WAWANCARA KHAS / PANJI NO. 28 TH III. 27 OKTOBER 1999

X-URL: http://www.panji.co.id/edisi128/wankhas.htm

WAWANCARA KHAS / PANJI NO. 28 TH III. 27 OKTOBER 1999

Prabowo Subianto

Saya Dikhianati Habibie

Wawancara dari Bangkok, Thailand, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto

bicara soal penculikan aktivis, dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan

13-14 Mei 1998, serta hubungannya dengan Soeharto, Habibie, dan

Wiranto.

Dari siaran berita di radio, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto

mendengar berita rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bentukan

Mabes ABRI. Ia diberhentikan dari karier militernya. Hari itu,

Selasa, 25 Agustus 1998. "Saya tidak kaget," kata Prabowo. Sebelum DKP

mulai bekerja, mantan pangkostrad ini sudah tahu hasilnya. Ia harus

menepi. Adalah mertuanya sendiri, mantan presiden Soeharto, yang

mengisyaratkan agar ia keluar saja dari militer. "Itu lebih baik bagi

ABRI," kata Pak Harto, sekitar dua bulan sebelum keputusan itu. Sejak

lengser dari posisi presiden, 21 Mei 1998, hubungan antara Prabowo dan

mertuanya merenggang. Dia dianggap berkoalisi dengan Habibie untuk

menekan Soeharto agar lengser, menilik situasi yang makin panas di

masyarakat.

Keyakinan Prabowo makin kuat saat bertemu dengan mantan pangab

Jenderal TNI (Purn.) L.B. Moerdani, pada satu acara, tak lama sebelum

DKP mengakhiri pemeriksaannya. Di situ, Benny memberi sinyal yang

sama. Karier Prabowo di militer sudah tamat. "Jadi, keputusan untuk

menyingkirkan saya sudah jatuh sebelum DKP dibentuk," tutur mantan

danjen Kopassus ini. DKP dibentuk untuk mengusut dugaan keterlibatan

sejumlah perwira tinggi ABRI dalam kasus penculikan sembilan aktivis.

Sanksi diberhentikan dari karier militer, bahasa halus untuk dipecat,

cuma milik Prabowo. Mantan danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi P.R.,

penerus posisi Prabowo yang diangkat jadi pangkostrad, pada 20 Maret

1998, cuma dicopot dari jabatannya. Status militer tetap. Begitu juga

Kolonel Chairawan, mantan komandan grup IV Kopassus.

Prabowo pasrah. "Ini risiko jabatan sebagai komandan," katanya.

Penangkapan aktivis terjadi kala ia masih menjabat danjen Kopassus.

Dalam pemeriksaan terbukti, Tim Mawar yang beranggotakan 11 prajurit

Kopassus pimpinan Sersan Mayor Bambang Kristiono mengaku "mengamankan"

sembilan aktivis itu, untuk melempangkan jalan bagi SU MPR 1998. Yang

dia sesalkan, keputusan DKP justru tak pernah diterimanya langsung.

Keesokan harinya, Prabowo menghadap ke Mabes ABRI, menanyakan ihwal

keputusan itu. Dia bertemu Kasum ABRI Letjen TNI Fahroel Rozi, salah

seorang anggota DKP, yang lantas menganjurkan Prabowo bertemu Panglima

ABRI Jenderal TNI Wiranto.

Kesempatan diberikan keesokan hari, Kamis, 27 Agustus 1998. Pertemuan

itu cuma berlangsung 10 menit. Mengenang pertemuan tersebut, Prabowo

mencatat reaksi Wiranto membingungkan. Panglima ABRI ini bersikap

seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Prabowo. "Kamu

kan tahu kondisinya," begitu ucapan Wiranto kepada Prabowo. Prabowo

pun tak mau berbasa-basi. "I don’t like it," katanya. Seraya menatap

mata Wiranto, Prabowo minta maaf atas kesalahan yang dibuatnya selaku

prajurit ABRI. Prabowo juga pamit untuk ke luar negeri, melaksanakan

umrah dan berobat. "Saya sering mengalami kecelakaan dalam bertugas.

Karena itu, saya akan menggunakan kesempatan ke luar negeri untuk

berobat di Jerman," kata Bowo, panggilan akrabnya. Dia juga minta

tolong agar surat pensiunnya dari ABRI segera dikeluarkan agar dirinya

bisa membantu adiknya, Hashim Djojohadikusumo berbisnis di Timur

Tengah. "Saya kan perlu mencari nafkah," ujar Bowo. Surat pensiun itu

akhirnya diteken pada 20 November 1998, sementara TGPF menyampaikan

laporannya pada 3 November 1998 Itulah pertemuan terakhir dengan

Wiranto. Setelah itu, sambil mengantar anak dan istrinya, yang hendak

ke AS, Prabowo berpamitan ke Pak Harto di Cendana.

Kini, setahun lebih berlalu. Langkah Prabowo jadi pebisnis makin

mantap. Penampilannya tampak lebih santai dan terbuka. Prabowo yang

kini memakai kacamata baca itu kelihatan lebih gemuk. "Pakai kacamata

biar tampak lebih intelek," kata Bowo sambil terbahak. Perjalanan

bisnisnya membuat ia sering mampir ke negara tetangga, bertemu relasi

setempat, pun kawan-kawan dari Indonesia.

Kamis (14 Oktober) lalu, ia mampir sehari ke Bangkok dalam

perjalanannya ke Boston, AS, untuk acara keluarga. Di Bangkok, Prabowo

sempat berbincang-bincang dengan empat wartawan dari Indonesia,

termasuk dari Panji. Penulis berkesempatan ngobrol blak-blakan dengan

Prabowo Rabu malam, dilanjutkan Kamis pagi hingga malam harinya. Ia

didampingi Fadli Zon. Sejumlah pertanyaan Panji dijawabnya dengan

terbuka meski pada beberapa poin ia minta nirwarta (off the record).

"Saya tak ingin menimbulkan perpecahan dan perasaan tidak enak pada

siapa pun," kata Bowo.

Soal surat Muladi kepada Komnas HAM. Anda sebenarnya diberhentikan

karena kasus penculikan atau kerusuhan 13-14 Mei 1998?

Itulah yang saya bingung. Saya diperiksa oleh DKP beberapa kali.

Mungkin tiga atau empat kali. Dan semua pertanyaan saya jawab. DKP itu

kan khusus menyelidiki soal penculikan sembilan aktivis. Saya pribadi

tidak suka menggunakan istilah penculikan karena itu kan kesalahan

teknis di lapangan. Niat sebenarnya adalah mengamankan aktivis

radikal agar tidak mengganggu rencana pelaksanaan SU MPR 1998. Bahwa

kemudian anak buah saya menyekap lebih lama sehingga dikatakan

menculik, itu saya anggap kesalahan teknis. Tanggung jawabnya saya

ambil alih.

Di DKP apakah ditanyai soal pemberi perintah penculikan?

Tentu. Tapi perintah menculik tidak ada. Yang ada operasi intelijen

untuk mengamankan aktivis radikal itu. Sebab saat itu kan sudah

terjadi ancaman peledakan bom di mana-mana. Dalam DKP saya kemukakan

bahwa perintah pengamanan itu tidak rahasia. Mereka, para jenderal

yang memeriksa saya pun tahu. Itu dari atasan dan sejumlah instansi,

termasuk Kodam dilibatkan.

Benarkah Anda mendapat daftar 28 orang yang harus `diamankan’ dalam

konteks SU MPR?

Wah, dari mana Anda tahu? Tapi saya memang terima satu daftar untuk

diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.

Dari siapa Anda terima daftar itu?

Saya tidak bisa katakan. Semua sudah saya katakan di DKP. Kita ini

kan harus menjaga kehormatan institusi ABRI. Keterangan saya di DKP

ada rekamannya.

Benarkah daftar itu Anda terima langsung dari RI 1, yakni presiden

saat itu, Soeharto?

Saya sulit menjawab. Kepada Pak Harto saya sangat hormat. Beliau

panglima saya. Kepala negara saya. Bahkan, lebih jauh lagi, beliau

mertua saya, kakek dari anak saya. Bayangkan sulitnya posisi saya.

Tapi semua itu sudah saya sampaikan ke DKP.

Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?

Tentu saya tanya.

Pak Harto ngomong apa pada Anda waktu memberikan daftar itu?

Ha…ha…ha…. Pertanyaan bagus, tetapi sulit dijawab.

Kapan Anda terima daftar itu dari Pak Harto?

Beberapa hari setelah ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi.

Apakah nama 14 aktivis yang sampai kini belum ketahuan rimbanya ada di

situ?

Saya lupa. Mungkin tidak. Itu daftar kan kalau saya tidak salah

didapat dari rumah susun Tanah Tinggi. Jadi macam-macam nama orang

ada di situ. Akan halnya enam aktivis, Andi Arief dkk., itu ada dalam

daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius

Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan.

Saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka. Semua mencari

mereka yang ada dalam DPO itu. Kita dapat brifing terus dari Mabes

ABRI. Kita selalu ditanyai. Sudah dapat belum Andi Arief. Tiap hari

ditanya. Sudah dapat belum si ini… begitu. Kejar-kejaran semua.

Itu pun, maaf ya, meski saya tanggung jawab, saya tanya anak-anak. Eh,

kalian saya perintahkan nggak? BKO sampai nyebrang ke Lampung segala.

Mereka ini namanya mau mencari prestasi. Tapi saya puji waktu mereka

dapat. Mereka kan membantu polisi yang terus mencari-cari anak-anak

itu. Soalnya Andi Arief kan dikejar-kejar.

Selain Anda, siapa lagi yang menerima daftar itu dari Pak Harto?

Apakah betul Kasad Jenderal Wiranto dan pangab saat itu, Jenderal

Feisal Tanjung menerima daftar serupa?

Yang bisa saya pastikan, saya bukan satu-satunya panglima yang

menerima daftar itu. Pimpinan ABRI lainnya juga menerima. Dan daftar

itu memang sifatnya untuk diselidiki. Perintahnya begitu. Seingat

saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa

itu adalah operasi intelijen. Di kalangan ABRI, sudah jadi

pengetahuan umum. Tapi, sudahlah, kalau bicara Pak Harto saya sulit.

Apalagi saya tak mau memecah-belah lembaga yang saya cintai, yakni

ABRI, khususnya TNI.

Bukankah hubungan Anda dan Pak Harto belakangan retak?

Itu benar dan sangat saya sesalkan. Mungkin ada yang memberikan

masukan kepada Pak Harto, seolah-olah saya sudah tidak loyal kepada

beliau. Saya dikatakan sudah main mata dengan Pak Habibie dan karena

itu menyarakan agar Pak Harto lengser pada pertengahan Mei. Mungkin

itu yang membuat Pak Harto marah kepada saya. Ironis, bukan? Oleh

masyarakat saya dianggap sebagai status quo karena menjadi bagian dari

Pak Harto. Saya tidak menyesal. Memang saya menikah dengan putrinya.

Tapi Pak Harto sendiri, dan keluarganya, justru marah kepada saya.

Benarkah Anda mengusulkan agar Pak Harto lengser?

Ya. Malah sebelum Pak Harto mundur, setelah terjadi peristiwa

Trisakti, saya pernah mengatakan kepada seorang diplomat asing.

Tampaknya Pak Harto akan mundur. Eskalasi situasi dan peta geopolitik

saat itu menghendaki demikian. Saya juga kemukakan ini sehari setelah

Pak Harto kembali dari Kairo (15 Mei 1998, Red.). Aaplagi Pak Harto di

Kairo memang mengisyaratkan kesediaan untuk lengser. Mungkin ada yang

tidak suka saya bicara terbuka. Tapi saya biasa bicara apa adanya dan

terus terang. Saya tidak suka basa-basi. Mungkin di situ

masalahnya.

Kenapa akhirnya Anda mengambil tanggung jawab penculikan sembilan

aktivis?

Di situ saya merasa agak dicurangi dan diperlakukan tidak adil.

Mengamankan enam orang ini kan suatu keberhasilan. Wong orang mau

melakukan aksi pengeboman, kita mencegahnya. Mereka merakit 40 bom.

Kita mendapatkan 18, ada 22 bom yang masih beredar di masyarakat.

Katanya yang 22 itu sudah dibawa ke Banyuwangi. Bom yang meledak di

rusun Tanah Tinggi dan di Demak, Jawa Tengah itu kan karena anak-anak

itu, para aktivis, nggak begitu ahli merakit bom. Jadi, kurang

hati-hati, salah sentuh, meledak. Di Kopassus pun tidak sembarang

orang bisa merakit bom. Tidak semua orang bisa. Ini ada

spesialisasinya. Saya tidak bisa bikin bom. Jadi kita ini mencegah

peledakan bom di tempat-tempat strategis dan pembakaran terminal. Kita

harusnya dapat ucapan terima kasih karena melindungi hak asasi

masyarakat yang terancam peledakan itu. Soal tiga orang, memang

kesalahan. Saya minta maaf pada Haryanto Taslam dan yang lain. Tapi

dia juga akhirnya terima kasih. Untung yang menangkap saya. Kan hidup

semua. Saya mau bertemu mereka.

Anda pernah berpikir tidak bahwa dokumen atau daftar yang berasal dari

rusun Tanah Tinggi itu buatan pihak yang berniat jahat?

Belakangan saya berpikir juga. Jangan-jangan dokumen itu bikinan.

Dalam dokumen itu, seolah-olah ada rapat di rumah Megawati. Saya

nggak bisa dan tidak mau menyalahkan anak buah. Saya katakan kepada

mereka, you di pengadilan mau ngomong apa aja deh, saya akan ikuti.

Saya diadili juga siap. Saya bilang, Haryanto Taslam saya perintahkan

nggak untuk ditangkap? Tidak ada. Tapi saya ambil alih tanggung

jawab. Di DKP pun saya katakan bahwa anak-anak itu tidak bersalah.

Mereka adalah perwira-perwira yang terbaik. Saya tahu persis karena

saya komandan mereka. Cek saja rekamannya di DKP. Tapi bahwa mungkin

mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan

perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari

yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab.

Apa memang ada pihak yang ikut nimbrung saat itu memberikan perintah?

Bisa saja. Saya tidak tahu. Tapi tetap apa yang sudah terjadi adalah

tanggung jawab saya. Tetap itu anak buah saya. Saya kan mesti

percaya sama anak buah. Makanya saya nggak apa-apa diberhentikan.

Saya nggak heran. Ini risiko saya. Iya kan?

Tapi kalau kemudian saya sudah berhenti, masih diisukan ini, itu,

dibuat begini, begitu. Ah…, saya merasa dikecewakan oleh Pak

Wiranto. Saya merasa harusnya dia tahu situasinya saat itu

bagaimana. Dia tahu kok ada perintah penyelidikan itu. Begitu dia

jadi pangab, saya juga laporkan, sedang ada operasi intelijen, sandi

yudha, begini, begitu. Kepada beberapa menteri Pak Harto ngomong bahwa

itu operasi intelijen. Tapi begitu Pak Harto tidak berkuasa,

situasinya dimanfaatkan oleh perwira yang ingin menyingkirkan saya.

Apa betul AS berkepentingan agar Anda dipecat?

Tidak tahu. Tapi Cohen (Menhan AS William Cohen, Red.) kan ketemu

saya juga.

Perintahnya menyelidiki kok bisa kepeleset menculik. Bagaimana itu?

Ya. Tapi dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil,

ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu

prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis, yang kemudian

dipolitisasi. Dan memang waktu itu saya harus dihabisi. Dulu Jenderal

Soemitro dituduh terlibat Malari, mau menyaingi Pak Harto. Pak H.R.

Dharsono dituduh terlibat kasus Tanjung Priok. Itu politik. Yang

kemudian naik orang yang nggak bisa apa-apa, nggak pernah bikin

inisiatif dan karenanya tidak pernah bikin salah. Lihat Prancis, itu

kan negara yang menjunjung tinggi hak sasai manusia. Tapi, dia

ledakkan kapal Greenpeace yang mau masuk ke perairan nasionalnya.

Kalau sudah kepentingan nasional dia ledakkan itu.

Anda kan lama di luar negeri, besar di negara yang liberal, dan

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kok Anda tetap mentolerir gaya

penangkapan atau penculikan itu? Bukankah itu menjadi sorotan dunia

internasional terhadap penegakan HAM di Indonesia?

Benar. Begini, secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu

berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi

manusia. Menurut saya membuat aksi pengeboman, membakar terminal,

untuk mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Mereka justru

membahayakan hak asasi manusia orang lain. Tidak bisa dong. Kalau

you berbeda dalam politik, you bertempur lewat partai politik. Jangan

bikin aksi teror.

Informasi soal rencana pengeboman itu didapat dari interogasi, bukan

kita ngarang. Dapat keterangan dari mereka. Anda dengar ancaman bom

tiap minggu. Seluruh bank tutup, BI tutup. Korban kepada bangsa

bagaimana. Itu aksi destabilisasi. Jadi, jangan salah, untuk

menegakkan demokrasi, kita justru harus menjaga keamanan. Tidak bisa

demokrasi tanpa keamanan. Itu duty kita, panggilan kita. Tapi,

lawan-lawan saya lebih kuat. Punya media massa, punya kemampuan untuk

perang psikologi massa.

Kok Anda dulu tidak segera membantah kalau memang merasa tidak

bersalah?

Hashim memang menyuruh saya. Kamu harus jawab dong. Saya malas juga.

Saya kan tidak berbuat. Saya percaya kebenaran akan muncul. Hashim

bilang, "Tidak bisa dong kalau kamu diam berarti kamu mengakui itu

benar." Memang ada teori itu. Teori pengulangan kebohongan. Kalau

diulang-ulang terus, orang jadi percaya. Itu teori yang digunakan

Hitler kepada rakyat Jerman.

Anda tidak mau nuntut soal pemecatan itu karena tidak ingin

mempermalukan Pak Harto?

Benar, terutama itu. Juga tak ingin mencemari institusi ABRI,

khususnya TNI AD. Bagaimanapun juga Pak Harto jenderal bintang lima.

Ini kan tidak baik dalam iklim dan budaya bangsa Indonesia. Apa pun

yang terjadi. Ada masalah dilematis, bagaimanapun dia kakek dari anak

saya. Itu yang dilematis. Walaupun dia kemudian membenci saya.

Sebelumnya, Prabowo merasa diperlakukan tidak adil kala dipaksa

menyerahkan jabatan sebagai pangkostrad pada 22 Mei 1998. "Saya tak

sempat membuat memorandum serah terima jabatan. Istri saya, ketua

Persit pun, tak sempat serah terima. Setahu saya, dalam sejarah ABRI,

belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan oleh institusinya,

seperti yang saya alami," kata Bowo. Dia memang digeser saat situasi

politik gojang-ganjing dan Soeharto baru

lengser pada 21 Mei 1998. Dugaan yang beredar saat itu, Bowo diganti

karena dianggap hendak melancarkan kudeta kepada Habibie. Malam itu,

sesudah pergantian presiden pagi harinya, situasi Jakarta memang

genting. Sejumlah pasukan berseragam loreng tampak di seputar wilayah

Istana Negara, Monas, Jakarta.

Dugaan terjadi pengepungan Istana sempat dibantah habis-habisan oleh

Mabes ABRI. Padahal, sejumlah media massa memberitakannya. Kemudian,

pada 22 Februari 1999, di depan sejumlah eksekutif pers dalam forum

Asia-German Editors, di Istana Merdeka, Presiden Habibie bercerita

soal pengepungan itu. Habibie mengaku keluarganya terancam malam itu,

dan nyaris diungsikan. "Tidak usah ditutup-tutupi, kita tahulah yang

memimpin konsentrasi pasukan itu, orangnya Prabowo Subianto," kata

Habibie berapi-api. Dia mengaku diberi tahu Wiranto. Pers geger.

Prabowo saat itu sudah di luar negeri. Lewat kawan dekatnya, ia

membantah.

Dan, dua hari kemudian, dalam sidang di Komisi I DPR RI, Jenderal

Wiranto membantah ucapan Habibie. Menurutnya, itu bukan konsentrasi

pasukan, melainkan konsolidasi. Tak ada yang berniat kudeta saat itu.

Anehnya, Habibie tak bereaksi atas bantahan Wiranto itu. Sehingga

publik makin bingung, mana yang benar, ucapan Habibie atau Wiranto.

Benarkah Habibie dapat masukan dari Wiranto? Sebab dalam satu

pertemuannya dengan tokoh Dewan Dakwah Islamiyah, 30 Juni 1998,

Habibie mengaku diberi tahu soal konsentrasi pasukan itu oleh Letjen

TNI Sintong Panjaitan, orang dekat Habibie yang kini menjabat

sesdalopbang.

Setelah berkelana di luar negeri, ketenangan Prabowo terusik oleh

ucapan Habibie itu, yang dikutip oleh pers luar negeri pula. Tapi,

bantahan Wiranto cukup menenangkannya. "Pak Wiranto harus membantah

karena memang apa yang diucapkan Habibie tidak benar," kata Bowo.

Menurutnya, semua panglima saat itu menerima perintah dari Mabes

ABRI. Saat situasi genting, ada pembagian tugas, bahwa Kopassus

dipasrahi mengawal presiden dan wakil presiden, sedangkan Kostrad

diminta menjaga objek vital dan strategis. Kata Prabowo, untuk

melaksanakan perintah Mabes ABRI itulah sejumlah pasukan berada di

sekitar kawasan Istana dan Monas. "Pak Wiranto tahu persis bahwa

perintah itu ada. Saksinya banyak, para panglima komando," kata Bowo

Dalam pemeriksaan di TGPF, ada kesan kegiatan Anda pada 13 Mei 1998

tidak diketahui. Muncul kecurigaan, Anda sedang apa saat itu? Apa sih

yang Anda lakukan hari itu?

Saya mulai dari 12 Mei 1998. Malam itu, pukul 20.00 wib, ketika di

rumah Jl. Cendana No. 7, saya ditelepon Sjafrie (pangdam Jaya saat

itu, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin). Kata dia, "Gawat nih Wo, ada

mahasiswa yang tewas tertembak." Saya lalu bergegas ke Makostrad. Saya

sudah antisipasi, besok pasti ramai. Maka pasukan saya konsolidasi.

Kalau perlu tambahan pasukan kan mesti disiapkan tempatnya. Mau

ditaruh di mana mereka. Malam itu saya terus memantau situasi. Lalu,

terpikir oleh saya, kelanjutan rencana acara Kostrad di Malang pada 14

Mei 1998. Rencananya inspektur upacara adalah Pangab Wiranto.

Pangkostrad juga harus hadir. Kalau ibu kota genting, apa kita masih

pergi juga?

Keesokan harinya, sejak pukul 08.00 wib, saya mengontak Kol. Nur Muis

dan menyampaikan usulan agar acara di Malang ditunda. Atau, kehadiran

pangab dibatalkan saja karena situasi ibu kota genting. Biar saya

saja yang berangkat. Jawaban dari Pak Wiranto yang disampaikan lewat

Kol. Nur Muis, acara tetap berlangsung sesuai rencana. Irup tetap Pak

Wiranto dan saya selaku pangkostrad tetap hadir. Beberapa opsi usulan

saya tawarkan kepada Pak Wiranto, yang intinya agar tidak meninggalkan

ibu kota, karena keadaan sedang gawat. Posisi terpenting yang harus

diamankan adalah ibu kota. Tapi, sampai sekitar delapan kali saya

telepon, keputusan tetap sama. Itu terjadi sampai malam hari.

Jadi, pada 14 Mei, pukul 06.00 wib kita sudah berada di lapangan Halim

Perdanakusumah. Saya kaget juga. Panglima utama ada di sana. Danjen

Kopassus segala ikut. Saya membatin, sedang genting begini kok seluruh

panglima, termasuk panglima ABRI malah pergi ke Malang. Padahal,

komandan batalion sekalipun sudah diminta membuat perkiraan cepat,

perkiraan operasi, begini, lantas bagaimana setelahnya. Tapi, ya

sudah, saya patuh saja pada perintah. Saya ikut ke Malang.

Kembali ke Jakarta sekitar pukul 11.00 wib. Ketika hendak mendarat di

Halim, ibu kota terlihat diselimuti asap hitam. Selanjutnya, seperti

telah ditulis di berbagai media massa, saya membantu mengingatkan

Sjafrie perlunya mengamankan ibu kota lewat patroli dengan panser di

sepanjang Jl. Thamrin. Malam harinya, saya bertemu dengan sejumlah

orang di Makostrad. Itu yang kemudian dituduh mau merencanakan

kerusuhan. Padahal, di tengah jalan sore itu saya ditelepon, karena

Setiawan Djodi dan Bang Buyung Nasution ingin bertemu. Ternyata sudah

ada beberapa orang di kantor saya, ada Fahmi Idris, Bambang

Widjojanto, dan beberapa orang lain. Itu pertemuan terbuka,

membicarakan situasi yang terakhir. Bang Buyung dominan sekali malam

itu. Dia banyak bicara. Acara ditutup makan malam dan kemudian kami

ada rapat staf di Mabes.

Kalau kemudian surat Muladi mengatakan saya bersalah karena gagal

menjaga keselamatan negara sehingga menimbulkan kerusuhan 13-14 Mei,

bagaimana ceritanya.

Pangkoops, selaku penanggung jawab keamanan ibu kota adalah Pangdam

Sjafrie?

Mestinya iya. Penanggung jawab yang lebih tinggi ya panglima ABRI.

Dalam pemeriksaan di TGPF, mantan Ka BIA Zacky Makarim, konon

mengatakan bahwa sebulan sebelum peristiwa Trisakti, ada perkiraan

situasi intelijen versi Anda, yang mengatakan, eskalasi meningkat dan

dikhawatirkan akan ada martir di kalangan mahasiswa. Bagaimana Anda

sampai pada kesimpulan itu?

Situasinya memang demikian. Aksi mahasiswa kan bukan cuma di Jakarta,

melainkan meluas ke daerah. Di Yogyakarta, aksi mahasiswa malah sempat

bentrok. Berdasarkan analisis situasi, saya mengingatkan kemungkinan

adanya eskalasi yang memanas dan kalau aksi mahasiswa meluas, bukan

tidak mungkin jatuh korban atau ada pihak-pihak yang ingin ada korban

di pihak mahasiswa. Itu saya ingatkan.

Tapi, justru Anda dituduh bertanggung jawab atas penembakan mahasiswa

Trisakti?

Iyalah. Saya ini selalu dituduh. Apa untungnya bagi saya membuat

jatuh korban? Saat itu kan presidennya Pak Harto. Mertua saya. Saya

bagian dari status quo itu. Kan begitu tuduhannya. Masak saya

membuat situasi agar Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh kan saya jatuh

juga. Sejarah kan begitu kejadiannya.

Mungkin Anda ingin menunjukkan bahwa Wiranto tidak kapabel mengamankan

Jakarta?

Tidak ada alasan juga. Motifnya tidak ada.

Bukankah Anda pernah disebut-sebut minta jabatan pangab dan katanya

dijanjikan Habibie untuk jadi pangab?

Lebih dari tiga kali Habibie mengatakan kepada saya. "Bowo, kalau

saya jadi presiden, you pangab." Itu faktanya. Habibie bahkan

mengatakan saya ini sudah dianggap anak ketiganya. Saya memang dekat

dengan Habibie, karena saya mengagumi kepandaiannya, visinya.

Meskipun sekarang saya kecewa karena dia menuduh saya berbuat sesuatu

yang bohong. Saya merasa dikhianati. Bahwa saya ingin jadi pangab,

apakah itu salah. Setiap prajurit, tentara, tentu bercita-cita

menjadi pangab. Why not? Saya tidak pernah menyembunyikan itu. Bahwa

kemudian dipolitisasi, seolah-olah pada saat genting, saat pergantian

kepemimpinan 21 Mei 1998 itu, saya minta jadi pangab, silakan saja.

Tapi, saya tak pernah minta jadi pangab kepada Habibie.

Benar tidak Anda pernah didesak jadi pangab sekitar 19-20 Mei itu?

Ada yang mendesak. Bahkan ada yang mengusulkan agar saya mengambil

alih situasi. Saya tolak. Saya orang yang konstitusional. Wapres

masih ada dan sehat. Menhankam/Pangab masih ada. Tidak ada alasan

untuk mengambil alih. Kalau saya melakukan kudeta, setelah itu mau

apa? Inkonstitusional, tidak demokratis, dan lebih berat lagi, secara

psikologis saya ini kan terkait dengan keluarga Pak Harto. Kalau Pak

Harto sudah menyerahkan ke Habibie, masak saya mau kudeta? Di luar itu

semua, yang terpenting, saya berasal dari keturunan keluarga pejuang.

Anda tahu paman saya gugur sebagai pahlawan muda. Kakek saya pejuang.

Moyang saya, selalu berjuang melawan penjajah kolonial Belanda.

Bagaimana mungkin saya menodai garis keturunan yang begitu saya

banggakan, dengan berpikir mengambil alih kekuasaan secara

inkonstitusional.

Ketika Habibie mengatakan Anda datang menemui Habibie pada 22 Mei

1998, benarkah Anda membawa senjata dan pasukan sehingga Habibie

merasa terancam?

Senjata saya tanggalkan di depan pintu. Jangankan menghadap presiden,

wong menghadap komandan kompi saja senjata harus dicopot. Bohong

besar berita yang mengatakan saya hendak mengancam Habibie.

Jujur saja, kalau memang saya ingin, bisa saja. Jangan meremehkan

pasukan Kopassus, tempat saya dibesarkan. Ingat, Pak Sarwo Edhi

(almarhum) hanya butuh dua kompi untuk mengatasi situasi saat

G-30-S/PKI. Dan anak buah saya memang ada yang sakit hati saya

diberhentikan seperti itu. Pataka komando hendak diambil begitu saja

tanpa sepengetahuan saya. Saya datang ke Habibie karena sebelumnya

dia selalu berkata. "Bowo, kalau ada keragu-raguan, jangan

segan-segan menemui saya." Itulah yang saya lakukan. Menemui Habibie

untuk bertanya apakah betul dia ingin mengganti saya dari jabatan

pangkostrad. Habibie bilang turuti saja perintah atasan. Ini kemauan

ayah mertua kamu juga. Jadi, Pak Harto memang minta saya diganti.

Soal anggapan bahwa para jenderal ingin menyingkirkan Anda, apakah ini

disebabkan oleh sikap Anda sebelumnya yang disebut arogan, karena

dekat dengan pusat kekuasaan?

Saya akui, itu ciri khas. Dan itu jadi senjata buat yang ingin

menjatuhkan. Tapi kita lihat kepemimpinan itu dari output. Bisa

tidak meraih prestasi kalau prajuritnya tak semangat. Semangat itu

tidak bisa dibeli dengan uang. Kadang-kadang mereka mau mati karena

bendera. Kain itu harganya berapa? Tentara Romawi mati-matian demi

bendera. Itu kan kebanggaan. Bagaimana? Saya ciptakan teriakan,

berapa harganya? Saya dapatkan dari gaya suku dayak. Teriakan panjang

itu bisa membangkitkan semangat, mengurangi ketakutan, dan menakutkan

musuh. Pakai duit berapa? Tapi hal-hal ini tidak populer di mata the

salon officer. Apa nih Prabowo pakai nyanyi-nyanyi segala. Pakai

bendera, pakai teriakan. Kenapa orang fanatik membela sepakbola,

sampai membakar, ini psikologi massa. Masa kita mau mati karena uang?

Buat apa uangnya kalau kita harus mati.

Sebagai menantu presiden saat itu, tentu Anda lebih mudah naik pangkat

dibanding yang lain. Ini bikin cemburu juga kan?

Ya, tapi akses kepada penguasa politik. Itu wajar. Jenderal Colin

Powell, peringkat ke berapa dia bisa jadi pangab AS. Dia bekas

sekretaris militer Bush waktu jadi wakil presiden. Jadi, waktu Bush

jadi presiden, dia jadi pangab. Bahwa saya punya akses kepada penguasa

politik, saya sependapat. Tapi kan bukan hanya saya. Pak Wiranto kan

dari ajudan presiden. Langsung kasdam, langsung pangdam, langsung

pangkostrad. Itu kan tuduhan saja kepada saya. Coba dilihat berapa

kali saya VC (kontak senjata langsung di medan operasi), berapa kali

bertugas di daerah operasi, berapa kali tim saya di Kopassus merebut

kejuaraan, berapa kali operasi militer saya selesaikan, apa yang saya

buat di Mount Everest itu kan mengangkat bangsa. Berapa saya melatih

prajurit komando dari beberapa negara. Itu kan tidak dilihat. Yang

dicari cuma daftar dosa saya. Ya memang kalau you dalam keadaan kalah

politik, segala dosa bisa ditemukan. Dia keluar negeri nggak izin, dia

ini, dia itu. Semua bisa ketemu. Kalau menang? Itu kan politik.

Jordania, seolah menjadi negara ibu yang kedua bagi Letjen TNI (Purn.)

Prabowo Subianto. Di Amman, ibu kota Yordania yang terletak di

jazirah Arab, mantan pangkostrad ini tinggal di apartemen. Prabowo,

yang dicopot dari jabatan dan kariernya di ABRI, mengaku jatuh cinta

pada Jordania tanpa sengaja. "Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh

elite politik di Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik,"

kata dia.

Persahabatannya dengan Raja Abdullah dimulai kala sang raja masih

pangeran dan menjadi komandan tentara Jordania. Mereka bertemu di AS,

tak lama setelah Prabowo selesai berobat di Jerman, setelah pensiun

dari militer tahun lalu. Pangeran Abdullah menyatakan simpati dan

mengundangnya mampir ke Amman.

Undangan itu dipenuhi Bowo. Pada hari dan jam yang ditentukan (sekitar

pukul satu siang), Prabowo berkunjung ke markas tentara pimpinan

Pangeran Abdullah. Terkejut dia karena untuk menyambut kehadirannya

telah disiapkan upacara penyambutan tamu secara militer. Padahal

Prabowo datang mengenakan busana kasual. Oleh anak buah Pangeran

Abdullah, Prabowo "dipaksa" menginspeksi pasukan. Di ujung barisan,

Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Bowo. "Di sini,

Anda tetap jenderal," bisik Abdullah. Tak lama kemudian, menjelang

ayahnya, Raja Hussein mangkat, Abdullah dinobatkan sebagai putra

mahkota dan kemudian menjadi Raja Jordania.

Uni Z. Lubis

Source : http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/10/29/0084.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s